Teknik Visualisasi Digital(TVD)

Akhirnya udah ga ada jdwl ujian lagi.....lega...

Nah TVD( Teknik Visualisasi Digital )adalah slaah satu matkul di universitas gunadarma,bisa dibilang mungkin tujuannya hampir sama kayak TKA,tapi ini tentang gimana kita menjual gambar kita nanti ke klien.Ada macem 2 tugasnya...cukup bisa dibilang merepotkan soalnya per 2minggu ada di kumpulin.

1.Mewarnai Denah

 







Untuk menarik klien maka tampilan produk harus menarik,nah tugasnya mewarnai denah...
Denah yang dipakai juga denah SPA yang kemaren buka yang baru,soalnya kan SPA4 baru mulai
 Software : photoshop
2.Leafleat

Terus ada leafleat kalo ga salah di TKA kemaren juga ada.
Leafleat ini ciri-cirinya :
>Ukuran kertas kecil
>Biasanya dilipat(kalo yang di gambar dilipat 2)
>Bisa 1 sisi hal/dua-duanya


klo ini pake tugas SPA 4
Software : coreldraw 

Selain itu juga disuruh bikin,tapi bahannya cari sendiri...
Software : coreldraw  







  

3.Banner

Ini bannernya kata dosennya ini kurang kontras warna background sama isi bannernya....
Software : photoshop











4.Animasi 
Sebelum bikin animasi,disuruh buat dulu story board(konsep bikin animasinya).
Isi story boardnya :
>Software apa yang dipake
>Durasi
>Jumlah Scene
>Music yang di pake...
>terus perscene nya di jelasin apa aja yang mau di tampilin....
Contohnya bisa di download disini
>>>>contoh story board<<<<<

Baca Selengkapnya »

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

             Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali diperkenalkan pada tahun oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Fungsi AMDAL antara lain :

>Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah

>Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan

>Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan

>Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

>Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

>Awal dari rekomendasi tentang izin usaha

>Sebagai Scientific Document dan Legal Document

>Izin Kelayakan Lingkungan

Prinsip-Prinsip AMDAL

>AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan

>AMDAL menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan

> AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala sumber daya alam, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek  

> Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat & aman terhadap lingkungan

5 dokumen kajian AMDAL yaitu :

1.Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL).

                KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL.  

2.Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

                Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak.

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

                Mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan.

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

                RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan

5. Dokumen Ringkasan Eksekutif

                Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL.

                Berdasarkan pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang meneybutkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh adanya suatu kegiatan.

Kegiatan apa saja yang perlu dilengkapi dengan AMDAL, tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 yaitu setiap rencana berupa:

>Perubahan bentuk lahan dan bentuk alam, seperti: pembuatan jalan, bendungan, jalan kereta api dan pembuakaan hutan;

>Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui, seperti; pertambangan dan eksploitasi hutan;

>Proses dan kegiatan lain yang secara potential dapat menimbulkan pemborosan, perusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi, seperti, pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan  konservasi dan penggunaan energi yang tidak diikuti dengan teknologi yang dapat mengefisienkan pemakainya.

>Proses dan hasilnya yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi alam dan cagar budaya, seperti kegiatan yang proses dan hasilnyamenimbulkan pencemaran, penggunaan energi nuklir dan sebagainya;

>Introduksi jenis tumbuhan dan jenis hewan, seperti introduksi jenis tumbuhan dan jenis hewan, seperti; introduksi suatu jenis tumbuhan baru yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru pada tanaman; introduksi suatu jenis hewan baru yang dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada;

>Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

>Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan;

Prosedur AMDAL terdiri dari:

1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

                Proses penapisan atau disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

2. Proses pengumuman

                Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

3. Proses pelingkupan (scoping)

                Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

                Setelah KA-ANDAL selesai disusun, lalu dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

                Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Empat jenis studi AMDAL dalam PP 51 Tahun 1993, yaitu :

1.AMDAL Proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral

2. AMDAL Terpadu/Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu

3. AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi.

4.AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya.Dengan rencana pembangunannya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah

                AMDAL di Indonesia diberlakukan berdasarkan PP 51 Tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU No. 23 tahun 1997

Kelemahan AMDAL di Indonesia antara lain :

> AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan pembangunan

> Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal.

> Terdapatnya berbagai kelemahan didalam penerapan studi-studi AMDAL.

> Masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek “sosial budaya”,

                AMDAL di Indonesia telah lebih dari 15 tahun diterapkan. Meskipun demikian berbagai hambatan atau masalah selalu muncul dalam penerapan amdal, seperti juga yang terjadi pada penerapan amdal di negara-negara berkembang lainnya. Hambatan tersebut cenderung terfokus pada faktor-faktor teknis, seperti :

a. Tidak memadainya aturan dan hukum lingkungan.

b. Kekuatan institusi.

c. Pelatihan ilmiah dan professional.

d. Ketersediaan data

Penilaian Dokumen AMDAL

Mutu penilaian dokumen AMDAL dipengaruhi oleh empat faktor, yakni:

a. Kompetensi teknis anggota Komisi Penilai AMDAL.

b. Integritas anggota Komisi Penilai.

c. Tersedianya panduan penilaian dokumen AMDAL.

d. Akuntabilitas dalam proses penilaian AMDAL.

Prinsip-Prinsip dalam Penilaian Dokumen AMDAL

a. Prinsip Praktis

b. Prinsip Logis dan Sistematis

c. Prinsip Akuntabel (dapat dipertanggung-jawabkan)

Kriteria uji untuk penilaian dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL dan RPL), yaitu:

a. Uji Administratif

b. Uji Fase Kegiatan Proyek

c. Uji Mutu yang meliputi Uji Mutu Aspek Konsistensi, Uji Mutu Aspek Keharusan, Uji Mutu Aspek Relevansi, dan Uji Mutu Aspek Kedalaman.

sumber :

>http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFUQFjAK&url=http%3A%2F%2Focw.ui.ac.id%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D249&ei=n6qsVM-9KozJuATqiIKYCA&usg=AFQjCNHg0xV5N4elO_0Na2GLSv2RruqNkQ&bvm=bv.83134100,d.c2E

>http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Focw.ui.ac.id%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D247&ei=n6qsVM-9KozJuATqiIKYCA&usg=AFQjCNEXrl-AcmihrfMrmqLq5K2p-BN0mg&bvm=bv.83134100,d.c2E

>http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_dampak_lingkungan

>http://www.bekasikota.go.id/readotherskpd/115/595/amdal--analisis-mengenai-dampak-lingkungan-

Baca Selengkapnya »

Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia

Tenaga kerja

                Merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Klasifikasi Tenaga Kerja

Berdasarkan penduduknya :

1.Tenaga kerja

                Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2.Bukan Tenaga kerja

                Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Berdasarkan batas kerja :

1.Tenaga kerja terdidik

                Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2.Tenaga kerja terlatih

                Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3.Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

                Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya

Masalah Ketenagakerjaan

Beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia antara lain :

1.Rendahnya kualitas tenaga kerja

                Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadaprendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

2.Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

                Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

3.Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

                Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

4.Pengangguran

                Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

                Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan social tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan

mekanisme asuransi.

1.Landasan Filosofis

            UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK yang diundangkan pada tanggal 17 Februari 1992, menganut filosofi penyelenggaraan JAMSOSTEK sebagai upaya untuk merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisipin, dan produktifitasnya tinggi.Landasan filosofi ini tercermin dari latar belakang lahirnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, yaitu:

1. Program JAMSOSTEK diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan ketenangan kerja juga karena dianggap mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja (UU No. 3 Tahun 1992, Penjelasan Umum, Alinea ke-2)
2. JAMSOSTEK mempunyai aspek, antara lain untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja (UU No. 3 Tahun 1992, Penjelasan Umum, Alinea ke-7).
3. Penyelenggaraan program JAMSOSTEK dengan mekanisme asuransi bersifat optional (UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 3 ayat (1))
4. Prioritas diwajibkan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseorangan dengan menerima upah (UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 4 ayat (1).

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

                Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud meliputi :

                a. biaya pengangkutan;

                b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;

                c. biaya rehabilitasi;

                d. santunan berupa uang yang meliputi :

                                1. santunan sementara tidak mampu bekerja;

                                2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;

                                3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;

                                4. santunan kematian.

b. Jaminan Kematian

                Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.

                Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud meliputi :

                a. biaya pemakaman;

                b. santunan berupa uang.

c. Jaminan Hari Tua

                Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan

berkala, kepada tenaga kerja karena :

                a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau

                b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

                Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda

atau duda atau anak yatim piatu.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

                Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :

                a. rawat jalan tingkat pertama;

                b. rawat jalan tingkat lanjutan;

                c. rawat inap;

                d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

                e. penunjang diagnostik;

                f. pelayanan khusus;

                g. pelayanan gawat darurat.

2. Landasan Yuridis

UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia

Pengertian Upah

Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Dasar Hukum Upah bagi Tenaga Kerja

1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003
3. Kepmenakertrans Nomor : KEP.49/MEN/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
4. Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004 : Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

KOMPONEN UPAH

ü  Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian

ü  Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata / natur karena hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh (contoh: fasilitas antar jemput, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana kantin)

ü  Bonus adalah pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan

            Untuk perlindungan,pengupahan dan kesejahteraan di atur dalam bab 10 uu no.13 tahun 2003 tentang kesejahteraan ketenaga kerjaan

sumber :

- http://www.jamsosindonesia.com/glosarium/detail/jaminan-sosial-tenaga-kerja_59

- http://www.jamsosindonesia.com perusahaan atau karena prestasi/cetak/print_artikel/73

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPTK%2FJUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO%2F197201192001121MAMAN_SOMANTRI%2FK3%2FPengupahan.pdf&ei=ldqbVKzxIMyUuASx6IKICQ&usg=AFQjCNHjzO1UpRfghDvprurLTKo_VDQPaw&sig2=eGMtTOu8siKji5FgHpJMOA

-http://hukum-tenagakerja.blogspot.com/2010/03/upah-tenaga-kerja.html

-hukumonline.com

- http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

-UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek

Baca Selengkapnya »